Selasa, 01 Mei 2018 08:26 WITA

Universitas Negeri di Indonesia Waspadai Masuknya Dosen Asing

Editor: Adil Patawai Anar
Universitas Negeri di Indonesia Waspadai Masuknya Dosen Asing

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Majelis dewan guru besar (MDGB) PTN Badan Hukum (BH) menggelar pertemuan di Universitas Hasanuddin, Senin (30/4/2018). Sembilan dari sebelas perguruan tinggi negeri yang berstatus berbadan hukum mengirimkan perwakilannya dewan guru besarnya dalam pertemuan ini. 

Ketua dewan guru besar Unhas, Prof. Abrar Saleng mengatakan sembilan PTN-BH yang ikut pada pertemuan ini ialah IPB, UGM, UNPAD, UNDIP, ITS, UNHAS, UPI, UNAIR, dan USU. Sedangkan UI dan ITB berhalangan hadir pada pertemuan yang sebelumnya digelar di Surabaya 5 April 2018 lalu. 

"Ada sembilan isu yang dikaji dalam pertemuan yang digelar oleh Majelis Dewan Guru Besar PTN-BH ini. Terutama meningkatkan peran dewan guru besar dalam pengembangan PTN/BH. Ada sembilan isu pokok yang akan dikaji setiap tahun sebelum pergantian kepengurusan," kata Abrar yang juga merupakan guru besar di Fakultas Hukum Unhas. 

Selain isu untuk meningkatkan peran dewan guru besar atau dewan profesor, majelis dewan guru besar ini juga akan dijadikan sebagai think thank dalam upaya pemecahan masalah bangsa, melakukan akselerasi pengembangan keilmuan di PTNBH terkait transdisiplin, memperjuangkan ekonomi PTNBH yang utuh dalam mengelola persetujuan Guru Besar.

Selain itu Majelis ini juga membahas peningkatan jumlah guru besar yang signifikan, mengantisipasi maraknya gerakan narkoba korupsi, dan radikalisme di kampus, mengupayakan kewajiban publikasi yang lebih mengutamakan kebermanfaatan bagi masyarakat Indonesia, dan mengoptimalisasikan peran guru besar dalam mengurangi kesenjangan pendidikan tinggi. 

Senada dengan Abrar Saleng, ketua dewan guru besar IPB yang juga merupakan ketua MDGB, Prof. Muh. Yusram Massijaya mengatakan bahwa pertemuan ini membahas sembilan isu penting. Yang menjadi perhatian majelis ini ialah wacana masuknya dosen asing yang akan mengajar di universitas-universitas yang ada di Indonesia. 

Yusram menyoroti kebijakan pemerintah tersebut. Menurutnya, secara fundamental pemerintah membuka keran dosen asing untuk meningkatkan ranking perguruan tinggi yang ada di Indonesia dalam rangka menciptakan internasionalisasi universitas. 

"Tapi sebenarnya kan yang perlu disadari ranking itu kan sebenarnya bukan hanya mengimpor dosen asing, kalau tidak didukung oleh fasilitas, dana penelitian juga tidak bisa dilakukan (menjadi world class universitu), karena dasar persoalan itu kan bukan disitu sebenarnya," kata Yusram. 

Yusram berkata bahwa guru-guru besar di Indonesia sebenarnya memiliki kualitas yang setara dengan dosen asing. Ia membuktikan perkataannya dengan mengatakan saat ini banyak dosen Indonesia yang justru berkarya di luar negeri. Hal ini terjadi karena pemerintah masih belum berkomitmen untuk menganggarkan dana besar untuk fasilitas penunjang pendidikan. 

"Jadi pemerintah harus punya komitmen yang kuat dalam untuk melakukan itu. Bagi kami ini adalah pertarungan yang harus kita menangkan,"pungkasnya. 

Tags