Jumat, 02 Maret 2018 10:21 WITA

Tahapan SYL Bergelar Profesor

Editor: Mulyadi Abdillah
Tahapan SYL Bergelar Profesor
Syahrul Yasin Limpo

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Universitas Hasanuddin (Unhas) masih memproses usulan Syahrul Yasin Limpo sebagai guru besar tidak tetap oleh Senat Fakultas Hukum. Berkas usulan itu kini berada di meja Rektor Unhas, Prof Dr Dwia Aries Tina Pulubuhu untuk diverifikasi. 

"Setelah rektor memverifikasi secara administratif, baru disampaikan kepada kami (senat akademik) untuk mereview, melihat kembali dari segi kelayakan-kelayakan akademiknya atau substansinya," ucap Ketua Senat Akademik Unhas, Prof Tahir Kasnawi kepada Rakyatku.com, pada Kamis (1/3/2018) kemarin. 

Saat berkas tersebut diterima senat akademik di tingkat universitas, lanjut dia, maka akan ada rapat yang dilakukan senat akademik universitas. Rapat ini untuk mempertimbangkan layak tidaknya gubernur Sulsel dua periode itu sebagai guru besar tidak tetap. 

Prof Tahir mengatakan, waktu yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan usulan itu bersifat relatif. Artinya, pertimbangan senat akademik bisa berlangsung cepat ataupun lambat. 

Tahapan SYL Bergelar Profesor

"Nanti setelah kami pertimbangkan, baru ke rektor kembali, nanti rektor kirim ke menteri, menteri yang putuskan dan SK-kan," pungkasnya. 

Belum Ada Jadwal

Ketua Dewan Profesor Unhas, Prof Abrar Saleng menegaskan, sejauh ini belum ada jadwal pengukuhan untuk gelar guru besar tidak tetap yang diberikan kepada Syahrul Yasin Limpo. 

Penegasan ini menepis kabar bahwa SYL akan dikukuhkan pada 16 Maret 2018.

"Saya tidak tahu, yang jelas bukan pengukuhan (terkait jadwal pengukuhan). Kalau orang mau pengukuhan pasti saya yang tentukan waktunya. Pengukuhan itu hanya bagi orang yang ada SK profesornya," kata Prof. Abrar. 

Syahrul Yasin Limpo bukanlah orang pertama yang akan menerima gelar ini. Sebelumnya, Presiden RI keenam, Susilo Bambang Yudhoyono juga mendapat gelar guru besar tidak tetap dari Universitas Pertahanan Nasional. Dasar hukumnya adalah Permendikbud Nomor 40 Tahun 2012. 

Pasal 72 ayat 5 UU Nomor 12 Tahun 2012 juga jadi acuan. Menteri dapat mengangkat seseorang dengan kompetensi luar biasa pada jenjang jabatan akademik profesor atas usul perguruan tinggi. Termasuk pula surat Dirjen Dikti Nomor 454/E/KP/2013 tanggal 27 Februari 2013 yang mengatur penetapan guru besar/profesor tidak tetap di Indonesia.