Senin, 05 Februari 2018 15:30 WITA

Soal Tukin, PGRI Sulsel Minta Pergub Ditinjau Ulang

Editor: Mulyadi Abdillah
Soal Tukin, PGRI Sulsel Minta Pergub Ditinjau Ulang
Suasan rapat dengar pendapat PGRI Sulsel dengan Komisi E DPRD Sulsel, Senin (5/2/2018).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Sejumlah guru yang tergabung di Ikatan Guru Indonesia (IGI) meminta untuk tidak dibeda-bedakan dalam hal penerimaan tunjangan kinerja (tukin) yang mulai diberlakukan Pemprov Sulsel tahun ini.

Ketua IGI Sulsel, Abdul Wahid Nara mengatakan, para guru di Sulsel mestinya disamakan dengan ASN lingkup Pemprov Sulsel.

"Kami dari IGI Sulsel tidak ingin dibeda-bedakan dengan PNS yang lain. Kami tidak ingin sebenarnya membebani pemerintah, tapi kami harap sesuai kemampuan daerah. Yang jelas kami bisa dapat tunjangan tersebut," kata Abdul Wahid dalam dengar pendapat dengan Komisi E DPRD Sulsel, Senin (5/2/2018).

Makanya kata dia, Pergub 130 tahun 2017 yang mengatur tentang Tukin tersebut, membuat kalangan guru resah. Sebab seharusnya kata Abdul, ketika ASN mendapat tukin, guru juga semestinya mendapat hal yang sama.

"Ketika terjadi seperti ini, tentu akan membuat para guru gelisah dan tidak konsentrasi lagi. Bukan karena mengharap, cuma kita selalu dinomorduakan, ini tidak adil," tambahnya.

Sementara itu, Ketua PGRI Sulsel, Prof Dr Wasir Thalib memandang, bahwa Pergub itu mesti ditinjau ulang. Dengan alasan, bahwa guru yang telah mendapat tunjangan profesi adalah guru profesional berdasarkan amanat undang-undang. Makanya tunjangan profesi menggunakan APBN.

"Sementara Pergub 130 itu, dikatakan ada tambahan dari dana APBD. Makanya kami memandang ini bukan pilihan, tapi bisa diterapkan karena sumber dana yang berbeda," katanya.

Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Irfan AB mengatakan, mesti ada kesepakatan dan saling pengertian, yang bisa disepakati antara Pemprov Sulsel dan para guru.

"Cuma persoalannya, kita dibatasi perundang-undangan yang ada. Yang jadi persoalan, kebijakan ini adalah kebijakan pusat, dan kita di daerah salin bertabrakan," kata Irfan.

Makanya menurut politisi PAN ini, dalam proses verifikasi harus diketahui KPK. "Saya punya pikiran sederhana tapi perlu dikaji secara hukum. Misalnya tidak boleh ada double gaji. Misalnya guru dapat sertivikasi kalau perhitungan TPP dapat Rp6 juta, ya tinggal kita tambahkan Rp2 juta," kata Irfan.

"Ini harus dipikirkan win win solution, karena keuangan daerah juga terbatas, jadi perlu ada pengertian. Saya sepakat jangan sampai kita bersaudara, tapi ada perlakuan tidak adil di antara kita," pungkasnya.