Sabtu, 06 Januari 2018 12:18 WITA

Soal Tukin, Dewan Pendidikan Sulsel: Guru Jangan Dianaktirikan

Editor: Fathul Khair Akmal
Soal Tukin, Dewan Pendidikan Sulsel: Guru Jangan Dianaktirikan
Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Adi Suryadi Culla

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Terkait sorotan atas kebijakan Pemerintan tentang pendapatan tambahan PNS mengenai Tunjangan Kinerja (Tukin), untuk pegawai lingkup provinsi Sulawesi Selatan. 

Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Adi Suryadi Culla menganggap, Pemprov dan DPRD Sulsel seharusnya tidak menganaktirikan guru. Apalagi mengingat keberadaan guru SMA/SMK sesuai regulasi memiliki posisi yang absah.

"Dan kerena itu, setelah berada atau beralih di bawah kewenanangan provinsi, maka seharusnya diperlakukan sama seperti yang berlaku di instansi lainnya," kata Adi.

Menurut Adi, kebijakan yang dituangkan dalam bentuk Pergub tersebut secara esensial, eksplisit dan implisit nampak mengabaikan hak bagi sumber kesejahteraan guru. 

"Itu memang isinya cukup fatal. Prinsip tidak berdasarkan azas keadilan. Karena itu, menurut saya formulasinya perlu ditinjau ulang," tambahnya.

Timbulnya reaksi dari organisasi perwakilan guru, PGRI dan IGI kata dia, wajar saja. Karena nasib guru yang terpinggirkan dari kebijakan pemprov tersebut. 

"Karena itu, seharusnya pemerintah provinsi lebih sensitif, dan segera merespon. Demikian juga DPRD sebaiknya tidak menutup mata, dan bersinergi. Kebijakan Tukin itu segera direvisi, untuk mengakomodasi kepentingan pelaku pendidikan. Untuk perlakuan adil terhadap para guru," kata Adi lagi.

Terkait hal itu, Dewan Pendidikan Sulsel mendukung, dan juga bersedia menjadi mediasi, jika dibutuhkan untuk aspirasi dan tuntutan guru tersebut. Ancaman PGRI dan IGI yang akan menggerakkan guru melakukan aksi protes, seharusnya direspon sensitif oleh Pemerintah provinsi. 

"Setiap aksi demo, apapun itu bermakna ada kekecewaan dan kebuntuan aspirasi publik. Dalam formulasi kebijakan publik, memang selaiknya guru mendapatkan perlakuan yang sesuai." 

"Apalagi dengan melihat tugas berat dan jasa yang diberikan sebagai garda paling terdepan, dalam mendidik dan mempesiapkan generasi bangsa. Untuk itu, kesejahteraannya juga harus disetarakan dengan perannya yang mulia," pungkasnya.