Rabu, 06 Desember 2017 17:56 WITA

Akper Bulukumba Kini Tak Boleh Gunakan Gedung Pemkab

Editor: Almaliki
Akper Bulukumba Kini Tak Boleh Gunakan Gedung Pemkab

RAKYATKU.COM, BULUKUMBA - Status kampus Akademi Keperawatan (Akper) resmi beralih tangan, setelah sebelumnya berada di bawah naungan Pemkab Bulukumba. Dengan demikian, kampus yang berdiri sejak 10 Oktober 2012, tidak lagi menggunakan aset pemerintah untuk proses perkuliahan hingga beberapa tahun ke depan.

Wakil Ketua II DPRD Bulukumba, Andi Murniaty Makking, mengungkapkan semua yang ada di dalam Akper adalah aset Pemkab, mulai dari bangunan hingga ke lokasi, namun dengan peralihan Akper milik Pemkab ke yayasan, maka tidak berhak lagi menggunakan bangunan yang ada.

Sebab, yayasan ini milik pribadi bukan punya pemerintah, sehingga mereka harus mencari gedung di luar, untuk proses perkuliahan mahasiswanya. “Iya, terserah dia mau ke mana. Ini kan aset daerah, tidak boleh digunakan oleh yayasan,” ujar Murniaty.

Anggota DPRD Bulukumba, Safiuddin, menambahkan bahwa Akper tidak bisa lagi menerima mahasiswa. Hal ini berdasarkan pada Undang-Undang (UU) Tahun 2014 tentang kewenangan daerah, bahwa perguruan tinggi (PT) harus dikelola Kementerian Pendidikan Tinggi pusat, sedangkan Akper merupakan aset daerah, maka jalan keluarnya Akper harus beralih ke yayasan.

Namun, dalam proses pemanfaatan gedung ada proses penyewaan, hanya semua ini belum bisa dipastikan, sebab tetap mengacu pada aturan yang berlaku.

“Nanti kita lihat, apakah teman-teman legislatif sepakat atau tidak. Ini kan aset daerah, dan bupati tidak boleh mengganggu,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Akper Bulukumba, Arham berharap pemerintah tetap membantu kampus ini. Bahkan ia berharap, Pemkab memberikan waktu menyelesaikan proses perkuliahan yang sedang berjalan sekarang.

“Iya, kami diberi waktu dulu menyelesaikan yang ada sekarang. Tapi, kalau tidak bisa dan harus sewa gedung, tidak masalah. Kita akan bicarakan bersama,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media, Rabu (6/12/2017).