Minggu, 12 November 2017 19:48 WITA

Komentar Ketua IGI Pusat Soal Polemik Diklat Guru

Editor: Almaliki
Komentar Ketua IGI Pusat Soal Polemik Diklat Guru
Ilustrasi pendidikan

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Polemik diklat fungsional dengan biaya Rp4,750 ribu, terus berlanjut. Hal ini telah menyita perhatian guru Sulsel. Pelbagai komentar pun bermunculan, termasuk upaya menolak hal itu. 

Ihwal polemik ini, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Guru Indonesia (IGI), Muhammad Ramli Rahim, angkat bicara. Katanya, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Plt Dirjen Guru atau Tenaga Kependidikan (GTK), Hamid Muhammad dan Sesdirjen GTK, Nurzaman. Dalam pertemuannya, Hamid meminta hal itu tidak menjadi ancaman jika berbayar.  

"Selain itu, kawan saya di KPK sempat mengonfirmasi saya soal itu, dan potensi pungli di dalamnya. Tetapi sebenarnya, karena semuanya transparan dan masuk ke kas daerah dengan landasan perda dan pergub, maka sebenarnya potensi pungli itu menjadi kecil," ujar Muhammad Ramli Rahim.

Polemik ini sebenarnya tak perlu terjadi. "Mengapa? Karena sudah kewajiban guru untuk meningkatkan kompetensinya."

Dalam pemberian Tunjangan Profesi Guru (TPG), ada tuntutan bagi guru meningkatkan kompetensinya. Selama lebih dari 10 tahun, TPG diberikan ke guru, rata-rata hanya sekitar 4 persen dari TPG guru, digunakan untuk meningkatkan kompetensinya.

"Sehingga mungkin memang guru-guru ini perlu mendapat perlakuan khusus, agar mereka tergerak meningkatkan kompetensinya," katanya.

Ramli Rahim pun mengungkapkan, bahwa IGI Sulsel telah menandatangani MoU dengan Dinas Pendidikan Sulsel, untuk melatih guru-guru di Sulsel, dalam peningkatan kompetensinya secara gratis, atau berbayar murah.

Selain itu, IGI Sulsel telah menggelar 10.000 inovasi guru dengan pelatihan berbasis produktif, di mana guru yang mengikuti pelatihan, dipastikan akan menghasilkan sesuatu yang dapat diterapkan dalam pembelajaran.

Katanya, surat dukungan dari UPT pun dikeluarkan, tetapi guru Sulsel memang malas menjalankan upaya peningkatan kompetensinya, sehingga target peserta jauh dari yang diharapkan. 

"IGI berupaya melatih 24.000 guru di 24 kabupaten/kota, sehingga diharapkan bisa menghasilkan 10.000 inovasi guru, tetapi kenyataannya hanya 100-300 guru tiap kabupaten yang tergerak, padahal kontribusi peserta saat itu maksimal Rp250 ribu, bahkan di beberapa tempat digratiskan. Fakta ini menunjukkan bahwa guru memang malas meningkatkan kompetensinya. Apakah guru harus diancam?" tegasnya. 

Bagaimana dengan biaya diklat? Ia menjelaskan, bahwa ada satu hal yang kurang dipahami pihak-pihak di luar guru terkait diklat ini. Diklat fungsional dinas pendidikan ini memang berbayar, tetapi sebelum hal itu diumumkan, dinas pendidikan sudah mengumumkan pemberian pakasi kepada seluruh guru PNS di Sulsel sebanyak Rp1,6 juta per bulan, atau Rp19,2 juta per tahun, tunjangan pakasi ini tidak ada ditemukan di provinsi lain di luar Sulsel, kecuali DKI Jakarta. 

"Sehingga nilai pelatihan yang hanya Rp4,75 juta tersebut, sebenarnya tidak terlalu besar. Dan karena langsung masuk ke bendahara pemprov, maka hal ini jika dikaji. Sebenarnya hanya uang keluar masuk dengan benefit peningkatan kualitas guru," tuturnya. 

Selain itu, Tunjangan Profesi Guru (TPG), sudah seharusnya digunakan untuk peningkatan kompetensi guru, nilainya pun tidak kecil, diterima setiap 3-6 bulan oleh semua guru tersertifikasi.

"Saya telah berkomunikasi langsung dengan Kadis Pendidikan dan poin 5 yang ditafsirkan ancaman bagi guru, sebenarnya adalah upaya pemetaan. Dan jika itu untuk pemetaan, maka menurut Sesdirjen GTK, hal itu wajar. Mari bersama, kita dukung upaya peningkatan kompetensi guru apapun bentuknya. Jika itu memberatkan, mari kita bicarakan bersama," tutupnya.