17 June 2017 18:45 WITA

LBH Kahmi Makassar Bahas Hak Angket KPK

Editor: Ibnu Kasir Amahoru
LBH Kahmi Makassar Bahas Hak Angket KPK

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hak Asasi Manusia Hijau Hitam (KAHMI) Kota Makassar bekerja sama dengan Alauddin Law Study Center (ALSC) Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar menggelar diskusi publik di Country Coffe & Resto (CCR) Sabtu, (17/6/2017). 

Diskusi publik ini mengangkat tema Menyoal Kontroversi Penggunaan Hak Angket DPR terhadap KPK ini, dibuka oleh Prof Pangeran Moenta selaku ketua pengurus Majelis Daerah  LBH KAHMI Makassar. 

Adapun pemateri yang hadir dalam kegiatan ini diantaranya, guru besar Hukum Tata Negara FH UMI, Prof Laode Husen yang juga merupakan Mantan komisioner Kompolnas RI. Pemateri lainnya adalah Politisi Abbas Hadi dan praktisi hukum, Irwan Muis yang juga merupakan Sekretaris LBH KAHMI Makassar.

Dalam pemaparannya, Laode mengatakan hal yang wajar apabila DPR menggunakan hak angket terhadap KPK. Pertimbangannya, prinsip check and balance penyelenggaraan kekuasaan negara harus tetap dijalankan dalam negara hukum Indonesia.

Tidak terkecuali kepada KPK, yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya didasarkan pada UU sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tersebut.

"Dalam menyelenggarakan tugas dan wewenangnya, KPK telah menggunakan anggaran APBN (uang negara), sehingga penggunaan keuangan negara tersebut oleh KPK juga dapat menjadi objek angket DPR," kata Laode.

"Apalagi kalau ditemukan suatu data/dokumen yang dapat dipertangguingjawabkan bahwa dalam penggunaan anggaran negara tersebut telah terjadi penyimpangan yang melanggar peraturan perundang-undangan," tambahnya.

Senada, Abbas Hadi mengungkapkan pihaknya pun setuju dengan penggunaan hak angket DPR, asalkan segala bentuk persidangan terbuka dan dapat dilihat oleh masyarakat umum.

"Ini juga bisa jadi jalan bagi KPK untuk mengupas habis mengenai hal-hal yang selama ini belum dibahas lebih dalam. Dan membuka lebih jelas dalang kasus e-KTP," ungkap Abbas Hadi.

Sementara itu, Irwan Muis mengatakan kasus ini merupakan sengketa kewenangan dua lembaga negara. "KPK seharusnya mengajukan uji kewenangan hak angket kepada Mahkamah Konstitusi karena ini merupakan upaya pelemahan KPK," beber Irwan Muis.

Tags
KAHMI