14 February 2017 07:54 WITA

Disdik Sulsel Belum Terima Surat Pemblokiran Bantuan dari Kemendikbud

Editor: Andi Chaerul Fadli
Disdik Sulsel Belum Terima Surat Pemblokiran Bantuan dari Kemendikbud
Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kisruh antara Dinas Pendidikan Sulsel dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berujung ancaman pemblokiran dana bantuan ke Sulawesi Selatan.

Hal ini cukup disayangkan Kepala Dinas Pendidikan Sulsel, Irman Yasin Limpo (None). Pasalnya pihaknya mempersoalkan koordinasi antara jajaran birokrasi. Tetapi yang menjadi sasaran malah pihak sekolah dan berdampak pada murid. 

Meskipun telah keluar penyataan seperti itu, None mengaku belum ada surat atau pemberitahuan resmi ke Disdik Susel mengenai pemblokiran bantuan itu. Tetapi, ia mengatakan, sebelumnya telah dilakukan pertemuan antara Kemendikbud dan Kemendagri, sehari sebelum ia bertolak ke Australia pada 4 Februari lalu. 

"Judul undangan pertemuan itu adalah sosialisasi kewenangan. Tetapi pembicaraannya terkait itu semua. Ada beberapa pembicaraan akhirnya kita sepakati untuk dilanjutkan dalam rangka penataan hubungan ini. Jadi sama sekali tidak ada pembicaraan blokir memblokir di waktu pertemuan itu," jelas None.

Irman Yasin Limpo (kiri) dan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo

Pada pertemuan tersebut, lanjut None, seluruh Eselon I Kemendikbud hadir, serta direktur dari Kemendagri. Pihak Kemendagri membenarkan harusnya ada koordinasi. Tetapi inti soal kedatangan menteri adalah koordinasi terhadap semua hubungan antara sekolah dengan kementrian yang melampaui tingkatannya.

"Kementerian langsung ke sekolah, sekolah langsung ke kementerian. Dasar kami ini sekolah adalah UPTD berdasarkan PP Nomor 18. Begitupun menurut Pergub kami juga sekolah adalah UPTD. Jadi mekanisme di dalam sekolah harus diatur berdasarkan SK kepala dinas. Karena dia UPTD," tegas None. 

Baik sekolah, pejabat, dan mekanisme sekolah, menurutnya harus diangkat berdasarkan keputusan daerah. Tentunya mempertimbangkan standar-standar dan peraturan pemerintah tingkat atasnya.

Irman Yasin Limpo

"Soal hubungan itulah, makanya kita membuat surat edaran. Tapi sampai sekarang tidak ada surat dari Kementerian. Menjawab pun surat kami belum. Kami tidak tahu, apakah benar atau tidak itu (blokir bantuan). Tapi kami berharap itu tidak benar," jelas None.

Ia menambahkan, Disdik di provinsi juga bawahan menteri yang ada di daerah. Selain itu Disdik juga pelayan di sekolah. Jadi Disdik yang tentunya, kata dia, akan menjaga sekolah ini. 
Pihaknya hanya menyayangkan tidak ada kordinasi sebagaimana mestinya dari pihak kementerian terhadap hal ini. 

"Yang kunjungan terakhir sama sekali tidak ada pemberitahuan. Boleh cek di tata usaha kami. Kunjungan pertama itu last minute pemberitahuan. Yang kunjungan terakhir nanti jam 10 datang Bapak Menteri, jam 9 saya di telepon. Saya sedang ada urusan tidak sempat menjemput tapi staf menjemput. Kami tidak tahu apa tujuannya datang, ternyata mau mengunjungi sekolah menengah atas. Kami tidak tahu sekolah mana," jelasnya. 

Sekadar diketahui, dari segi anggaran, bantuan pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk Sulsel juga cukup besar. Nilanya mencapai Rp2,3 triliun lebih. 

Dana tersebut terbagi atas dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang nilainya mencapai Rp1,7 triliun. Ada juga tunjangan profesi guru sebesar Rp523,3 miliar. Lalu tambahan penghasilan guru Rp10,4 miliar, serta tunjangan khusus guru Rp727,4 juta.

Kemudian ada jatah Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar Rp170,1 miliar. Dengan rincian, untuk SMA Rp49,7 miliar dan SMK Rp120,4 miliar.