13 February 2017 11:16 WITA

Ancam Blok Anggaran ke Sulsel, Mendikbud Dinilai Keliru

Editor: Mulyadi Abdillah
Ancam Blok Anggaran ke Sulsel, Mendikbud Dinilai Keliru
Muhadjir Effendy

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Langkah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, yang akan memblokir dana dari pusat untuk sekolah di Sulsel, terus mendapat kecaman dari pelbagai pihak. 

Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, DR Muhammad Hasrul, menuturkan, sikap dari Mendikbud tersebut sebagai hal keliru.

"Harusnya pihak Kemendikbud tidak melakukan itu, apalagi ini hanya persoalan komunikasi saja. Bantuan itu sifatnya wajib didistribusikan ke semua  daerah sesuai perencanaan karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak seperti yang diamanahkan oleh Konstitusi kita," ujarnya, Senin (13/2/2017).

Kementrian, menurut dosen yang mengangkat judul Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah di disertasi program doktornya tahun 2012 ini, harusnya tahu tentang posisi Gubernur yang selain sebagai Kepala Daerah Otonom juga sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah. 

"Dan ini telah diamanahkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sekaitan fungsi sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah maka segala kebijakan pemerintah pusat baik oleh langsung Presiden maupun yang diserahkan ke kementrian-kementrian ketika akan  dioperasionalkan ke daerah maka wajib lewat Gubernur," tegasnya.

Pengkordinasiannya dan pelaksanaanya, bahkan hingga evaluasinya, lanjut pria yang disapa Lulu ini, harusnya sampai ke gubernur sehingga dapat terlaksana dengan baik. 

"Karena sebagai kepala daerah otonom, tentu saja gubernurlah yang paling tau kondisi dan permasalahan di wilayahnya. Begitupun Pemerintah Daerah Kabupaten dan kota ketika ingin berhubungan ke pemerintah pusat maka ke gunernur saja," ucapnya.

Selain sebagai hierarki pemerintahan diatasnya, gubernur menurut Lulu, adalah wakil pemerintah pusat. "Harusnya dengan fungsi yang diberikan ini, maka kementrian dan unit-unit kerja Presiden tidak usah repot lagi mengurus teknis. Sifatnya kebijakan saja. Toh gubernur punya perangkat-perangkat SKPDnya di daerah atau dapat melimpahkannnya ke 
pemerintahan di bawahnya (Bupati/Walikota) sehingga pemerintahan dan pembangunan dapat lebih tersinergi dan efektif," jelasnya.

Apalagi, menurut dia, jika hanya menyangkut kunjungan ke daerah oleh para pejabat pusat maka memang seharusnya dikordinasikan ke gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. 

"Sehingga gubernur juga akan gampang mengatur dan mengkordinasikannya sesuai dengan tingkat kepentingan dan level pemerintahan agar program dapat berjalan efektif dan bersinergi," pungkasnya.