Jumat, 13 Januari 2017 14:29 WITA

Rektor UIM Diduga Labrak Aturan Masa Jabatan

Editor: Vkar Sammana
Rektor UIM Diduga Labrak Aturan Masa Jabatan
Rektor UIM, Dr Ir Majdah M Zain MSi (kanan) bersama menteri sosial RI (kiri).

RAKYATKU.COM - Bakrisal Rospa, Hendry Foord Jebss dan Dzulhilal, merupakan mahasiswa Universitas Islam Makassar (UIM) yang dipecat alias di Drop Out (DO) kampus islam itu. Pihak kampus berdalih, ketiga mahasiswa itu dipecat bukan karena mempertanyakan masa jabatan Rektor UIM, Dr Ir Majdah M Zain MSi yang sudah tiga periode menjabat. Melainkan karena membuat Ketua Program Studi masing-masing mahasiswa sakit hati.

Tapi hal ini dibantah keras oleh Bakrisal Rospa, ia mengatakan permasalahan DO tiga orang mahasiswa itu berawal saat terbentuknya "Aliansi Tarik Mandat Rektor" yang keberadaanya untuk mempertanyakan masa jabatan rektor yang sudah menjabat selama tiga periode.

Padahal, kata Ical -sapaan akrab- Bakrisal Rospa, aturan yang tertuang di dalam PP RI No. 60 tahun 1999, Permendiknas No. 67 tahun 2008 pasal 12, dan SE DIKTI 2705/D/T/1998 sudah sangat jelas bahwa Rektor hanya boleh menjabat selama dua periode berturut-turut. 

Lantaran permasalahan itu, Bakrisal bersama dua orang rekannya menerima surat panggilan dari komisi disiplin UIM. Di dalam surat itu, kata Ical, sangat jelas tertera jika ia bersama dua orang rekannya diminta memberikan klarifikasi terhadap "Aliansi Tarik Mandat Rektor".

Rektor UIM Diduga Labrak Aturan Masa Jabatan

“Wakil Rektor I UIM, Arfin Hamid bilang gara-gara KKN dan kami bikin ketua prodi sakit hati. Itu tidak benar. Jelas-jelas ini kami disurati oleh komdis diminta memberikan klarifikasi terkait 'Aliansi Tarik Mandat Rektor'. Jadi tidak benar itu kalau dibilang karena KKN," terang Ical di Redaksi Rakyatku.com, Jumat (13/1/2017).

"Parahnya lagi, pihak komisi disiplin menyatakan mahasiswa tidak berhak mencampuri proses pengangkatan Rektor, hal tersebut juga jelas tidak berdasar hukum, karena rektor yang menjabat selama tiga periode jelas cacat hukum, sehingga berdampak pada semua putusannya, termasuk ijazah mahasiswa."

Tidak sampai disitu, Ical bersama dua orang rekannya kemudian menghadiri sidang komisi disiplin itu. Namun, saat sidang berjalan mereka dipaksa menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi menanyakan masa jabatan rektor.

"Kalau kami tanda tangani itu surat pernyataan, itu sama saja mengakui kalau kami salah. Akhirnya saya meninggalkan sidang karena tidak mau tanda tangani itu penyataan. Dua teman saya juga ikut meninggalkan ruang sidang saat itu," terang dia.

Tanpa mereka duga, dua hari setelah sidang komisi disiplin itu, ketiga mahasiswa tersebut akhirnya dipecat berdasarkan surat DO yang dikeluarkan pihak kampus. Ical beranggapan, surat yang dikeluarkan itu cacat hukum. Pasalnya, pihak kampus tidak pernah melakukan pemeriksaan awal terhadap terlapor, pelapor. Selain itu, dugaan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa itu pun tidak jelas.

"Ini sangat tidak manusiawi. Bagaimana caranya kami di DO padahal terlapor, pelapor belum diperiksa. Selain itum, kami juga tidak tahu dimana letak pelanggaran yang telah kami lakukan. Apakah kami tidak boleh bertanya?," cetus Ical.

Sementara itu, Wakil Rektor I UIM Arfin Hamid mengaku kalau dikeluarkannya mahasiswa tersebut, telah dipikir matang melalui proses panjang.

"Ini bermula pada saat mereka ingin berangkat KKN dan tidak mencukupi KRS yang dilulusi. Nah, sehingga ketiga mahasiswa ini memaksakan kehendak dan, bahkan menyakiti perasaan Kaprodinya," ujar Arfin dalam konfrensi pers UIM, Rabu (11/1/2017) kemarin.

Soal periodesasi jabatan Rektor, Arfin mengklaim kalau putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak memermasalahkannya. Dasar itu, periodesasi jabatan Rektor dinilai sudah memenuhi syarat.

Tags