Jumat, 11 Januari 2019 20:38 WITA

FISIP Unismuh Gandeng Universitas Jepang Kaji Tata Kelola Bencana

Penulis: Andi Asoka Ulfa
Editor: Aswad Syam
FISIP Unismuh Gandeng Universitas Jepang Kaji Tata Kelola Bencana

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar, bakal mendatangkan ahli Human Security dari Tohoku University Jepang, pada 14 Januari 2019 di Mini Hall Gedung Iqra Unismuh Makassar.

Profesor Dr. Dinil Pushpalal ahli Human Security dari Tohoku University Jepang, akan membawakan kuliah pakar "Visiting Professor ; Disaster Governance in Vulnarable Society" bersama Profesor Dr. Musa Hubeis, ahli System Thinking dari Institut Pertanian Bogor, Indonesia. 

Dekan FISIP Unismuh, Dr. Ihyani Malik mengatakan, kuliah pakar merupakan bagian dari program akademik. Selain itu, bencana alam yang sering terjadi, menjadi objek menarik bagi ilmuan lintas disiplin ilmu.

Dia melihat, sejauh ini peran ilmu-ilmu sosial politik belum mengemuka dalam arus utama tata kelola bencana.

"Kali ini mengambil tema tentang tata kelola bencana. Kami melihat perspektif manajemen bencana selama ini, masih belum komprehensif. Pendekatannya terlalu teknis dan berpusat pada negara. Belum sampai pada perspektif Human Security dan cara berpikir a la System Thinking," katanya, Jumat (11/1/2019).

Loading...

Dia menambahkan, seperti pada peristiwa gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, pemerintah masih ragu memutuskan apakah kategori bencana nasional atau bukan.

"Padahal kriteria itu sudah ada di UU Penanggulangan Bencana. Hal-hal seperti itulah yang ingin kami eksplorasi lebih jauh," jelasnya.

Kegiatan kuliah tamu profesor ini juga rencananya akan dirangkaikan dengan pembentukan gugus riset ilmu sosial politik, tentang Tata Kelola Bencana dengan bekerja sama dengan Tohoku University Jepang, serta lembaga seperti IPB, Universitas Tadulako, LIPI dan STAIN Sorong.

Kedua profesor tamu itu, juga akan dijadwalkan mengisi kuliah di kelas internasional pada program studi Ilmu Administrasi Negara dan Program Studi Ilmu Pemerintahan.

Loading...
Loading...