Rabu, 31 Oktober 2018 23:35 WITA

Utusan Istana Turun Tangan Urus Polemik UIT, Kepala LLDikti: Saya Heran

Penulis: Azwar Basir
Editor: Abu Asyraf
Utusan Istana Turun Tangan Urus Polemik UIT, Kepala LLDikti: Saya Heran
Lenis Kogoya

RAKYATKU.COM,MAKASSAR - Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah IX Sulawesi Prof Jasruddin mengaku siap menghadiri pemanggilan dari staf khusus kepresidenan untuk mediasi permasalahan UIT.

Namun, Prof Jasruddin mengaku heran tentang keterlibatan staf khusus kepresidenan tentang pendidikan atau permasalahan yang dialami oleh UIT saat ini.

"Saya akan hadir besok, tetapi saya kurang paham sebetulnya kenapa kok staf kepresidenan menangani masalah ini. Jujur saya kurang paham. Kalau Kementerian itu jelas tapi kita harus berpikir positif bahwa ini juga ada baiknya kalau pihak staf ahli jadi mau peduli dengan pendidikan di Indonesia," ujar Prof Jasruddin kepada Rakyatku.Com.

Menurutnya, pihak staf kepresidenan ingin memecahkan permasalahan UIT dengan mendengarkan kedua belah pihak baik dari LLDikti maupun dari UIT yang tidak pernah merasa bersalah.

"Saya yakin bapak staf ahli kepresidenan itu ingin mendengarkan informasi yang seimbang dari semua pihak. Saya kira itu tujuannya sehingga pertemuan itu bisa direncanakan, " katanya.

Selain itu, ia mengapresiasi pertemuan yang dilakukan oleh staf ahli kepresidenan dengan mempertemukan UIT dengan pihak Dikti. Meskipun sebenarnya pertemuan itu terlaksana atas keluhan dari UIT kepada staf ahli kepresidenan.

"Ini bagus karena besok ini ada berita berimbang, karena UIT selalu mengatakan bahwa tidak pernah ada pembinaan untuk UIT saya kira ini yang menurut saya keliru jadi sanksi itu tidak keluar, kalau tidak jelas pelanggaran dan pelanggaran itu sebetulnya justru dalam pembinaan jadi kita ingin membantu UIT supaya masyarakat yang di wisuda di UIT legal artinya terdaftar di Pangkalan Data perguruan tinggi. Nah besok UIT dan Dikti menjelaskan kepada staf ahli kepresidenan tentang permasalahan sebenarnya," tutupnya. 

Sebelumnya, staf khusus presiden memediasi polemik yang dialami Universitas Indonesia Timur (UIT) Makassar. 

Mediasi itu tertuang dalam surat berkop Sekretariat Kabinet nomor B.232/SKP-LK/10/2018 tertanggal 30 Oktober 2018. Surat itu diteken staf khusus presiden, Lenis Kogoya.

Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut surat dari Badan Pengurus Yayasan Indonesia Timur kepada Presiden RI Nomor 287/P/YIT/2018 tentang pengantar kronologi sanksi terhadap UIT. 

Dalam surat Badan Pengurus Yayasan Indonesia Timur itu, pada intinya menyampaikan bahwa ada ketidakadilan dalam proses pelayanan oleh LL Dikti kepada UIT sejak 2015-2018 dan adanya rencana pencabutan izin Perguruan Tinggi UIT.

"Kemarin saya sudah ke presiden untuk melaporkan semua kejanggalan dan kezaliman yang dialami UIT. Karena kami sudah perbaiki UIT tetapi masih diancam untuk dicabut," ujar Humas UIT Zulkarnain Hamson.


 

Tags