Jumat, 25 Mei 2018 01:15 WITA

Burhanuddin, Doktor Ke-704 di UNM

Editor: Nur Hidayat Said
Burhanuddin, Doktor Ke-704 di UNM
Burhanuddin (kanan).

RAKYATKU.COM, MAKASSAR - Kepala Bagian Humas Universitas Negeri Makassar (UNM), Burhanuddin, menjalani ujian promosi doktor bidang ilmu administrasi publik di Gedung Pascasarjana UNM, Kamis (24/5/2018).

Promosi itu dipimpin langsung Rektor UNM, Prof Dr Husain Syam, didampingi Direktur PPs UNM Makassar sebagai sekretaris sidang, Prof Dr Rifdan MSi sebagai Promotor, Prof Dr Andi Ihsan MKes sebagai Kopromotor. 

Prof Dr Haedar Akib MSi, Prof Dr Rakhmat MS, Prof Dr Fakhri Kahar MSi dan Prof Dr Chalids Imran Musa MSi sebagai penguji Internal. Sedangkan penguji eksternal yakni Prof Dr Imran Ismail MS.

"Dewan penguji menyimpulkan Promovendus dinyatakan lulus dengan IPK 3,90. Dan mulai hari berhak menyandang gelar doktor," kata Prof Husain Syam.

Burhanuddin, Doktor Ke-704 di UNM

Burhanuddin menjadi doktor yang ke-704 di Universitas Negeri Makassar. Doktor ke-282 pada Ilmu Administrasi Publik. Namun, kelulusan lelaki asal Makassar itu tidak diraih dengan predikat cumlaude, karena tidak memenuhi target waktu.

"Karena itu belum promosi doktor sudah diangkat jadi Kepala Humas," tandas Prof Husain.

Pada promosi ini, Burhanuddin membawakan disertasi berjudul "Penerapan Prinsip Good Gorvernance Pada Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar".

Burhanuddin, Doktor Ke-704 di UNM

Penelitian itu bertujuan untuk mengetahui gambaran prinsip good gorvernance transparansi, efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas terhadap layanan publik Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar.

Lelaki yang akrab disapa Bur ini mengungkapkan, paradigma good governance menjadi relevan dan menjiwai kebijakan pelayanan publik divera otonomi yang diarahkan meningkatkan kinerja manajemen pemerintah. 

Menurutnya, hal itu juga mengubah sikap mental dan perilaku aparat penyelenggara pelayanan serta membangun kepedulian maupun komitmen pimpinan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas layanan.

"Pelayanan kesehatan di Kota Makassar umumnya terkendala akibat pengurusan BPJS, warga miskin dan kurang mampu kuatir tidak bisa mendapatkan akses layanan," ujar lelaki kelahiran 1961 tersebut.